UU Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Penting dan Mendesak

FOKUSMANADO.COM / Wakil Gubernur Sulut, DR. Djauhari Kansil saat memberikan penjelasan  

FOKUSMANADO.COM, PEMPROV – Pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih berorintasi pada Dimensi Kontinental dengan menitikberatkan pembanguan pada wilayah daratan, padahal sejak dahulu Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan dengan 17.504 pulau.

“Sudah saatnya merubah konsep pembangunan kontinental yang berorientasi pada daratan dengan juga memberikan perhatian lebih pada pembangunan yang berorientasi kelautan dan kepulauan. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd ketika menerima kunjungan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan hari ini Kamis (13-12-12) siang, di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Tim yang terdiri dari Edison Betaubun, SH (Fraksi FPG) selaku Ketua, Ir Nanang Samodra, KA, M.Sc (Fraksi FPD) anggota, dan Ir H Sigit Sosiantomo (F-PKS) anggota, melakukan kunjungan ke 7 Provinsi Kepulauan termasuk Sulawesi Utara untuk mencari masukan guna pembahasan lanjutan Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang telah memasuki tahapan pembahasan di Pansus DPR-RI.

FOKUSMANADO.COM / Wakil Gubernur Sulut, DR. Djauhari Kansil saat memberikan cendramata  

Sebelumnya juga, Pansus telah mengirimkan daftar pertanyaan yang telah diisi oleh Pihak Pemprov Sulut yang berisi materi serta masukan bagi penyelesaian pembahasan RUU tersebut.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara menutarakan, Sulawesi Utara sangat berkepentingan untuk penyelesaian RUU ini karena Gubernur Sulut adalah salah satu Pemrakarsa Usul RUU ini. Gubernur Sulawesi Utara bahkan menjadi penggagas lahirnya Forum Gubernur Provinsi Kepulauan yang terdiri dari Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utana, Bangka Belitung, Riau kepulauan, NTT dan NTB.

“Lebih daripada itu Sulut memiliki 3 kabupaten Kepulauan yang letaknya berbatasan dengan Negara Tetangga dan relatif sulit dijangkau. Wakil Gubernur mengatakan bahwa semakin cepat RUU ini bisa diputuskan untuk menjadi Undang-undang, semakin baik karena sebenarnya keberadaan RUU ini bukan semata-mata untuk kepentingan Provinsi Kepulauan tetapi juga untuk kepentingan nasional,”jelasnya.

Pada bagian lain sambutan tertulis dari Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang dibacakan oleh Kansil mengatakan, Pembangunan Kepulauan tidak hanya didekati berdasarkan pendekatan Pembangunan Sektoral melainkan juga harus didekati melalui Pembangunan Kewilayahan. Pendekatan kewilayahan dalam membangun kepulauan adalah suatu pendekatan pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat lokal melalui instrumen pendayagunaan sumber daya maritim dalam suatu wilayah provinsi atau kabupatebn/kota berbasis maritim dengan mensinergikan tiga pendekatan yaitu Prosperity Approach (Pendekatan Kesejahteraan), Security Approach (Pendekatan Keamanan) dan Environment Approach (Pendekatan Lingkungan). .

Selain dengan Pemprov Sulut, Tim ini juga akan melakukan dengar pendapat dengan pihak Universitas Sam Ratulangi Manado untuk kemudian hasilnya akan dibawa dalam pembahasan lanjutan di Pansus dan menurut Ketua Tim Edison Betaubun, SH, MH akan diupayakan sebelum pertengahan tahun depan RUU ini sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang.(Alex)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s