APPSI Simpulkan 7 Butir Rekomendasi ke Presiden

FOKUSMANADO.COM / Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut Dr. Noudy Tendean 

FOKUSMANADO.COM, PEMPROV – Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP. Tendean, SIP MSi mengatakan Rakernas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung selama dua hari di Toraja, Jumat (28/12/12), berhasil merumuskan 7 butir rekomendasi yang akan disampaikan Pengurus APPSI kepada Presiden SBY.

“Tujuh butir rekomendasa antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2011 dipandang tidak memadai sebagai alat penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Untuk itu perlu disempurnakan dengan memasukan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari dana dekonsentrasi Kementrian Dalam Negeri, struktur organisasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang terpisah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan sumber daya manusia,”jelasnya.

Lanjutnya, selain itu, Kebijakan yang mengatur peran dan kewenangan Gubernur sebagaiWakil Pemerintah Pusat di Daerah harus lebih dikonkritkan, terutama berkenaan dengan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi Pusat yang beroperasi di Daerah. Kesemuanya ini harus dimasukan ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar Pemerintah secara tegas mengalokasikan dana yang cukup bagi pengembangan dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Jika untuk maksud itu subsidi BBM harus dihapuskan maka para Gubernur sepakat mendukung pilihan kebijakan tersebut. Pengaturan subsidi harus diubah, baik sasaran (misalnya hanya untuk transportasi publik, nelayan tradisional, industri padat karya, mekanisasi pertanian) maupun mekanismenya (penggantian langsung atas pembelanjaan BBM dengan bukti yang tidak bisa dipalsukan dan alat kontrol penggunaan BBM yang sebenarnya). Penghapusan subsidi BBM seyogyanya juga digunakan untuk membantu peningkatan produksi pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha-usaha produksi yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas,”tuturnya.

Ditambahkannya, program khusus Presiden semisal Program PNPM Mandiri harus dibenahi, koordinasi Menkokesra tetapi pengendali utamanya adalah Gubernur di Provinsi (ini untuk memberi wibawa bagi Gubernur kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat). Mengefektifkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk memperkuat stabilitas Daerah menghadapi semakin meningkatnya ancaman kekerasan komunal dan konflik horizontal, maupun ancaman bencana alam, dengan mempertegas kewenangan Gubernur untuk memimpin penyelesaian konflik dan penanggulangan bencana alam. Untuk itu dibutuhkan dana operasional yang cukup yang bersumber dari APBN dan cara pencairannya yang mudah dan cepat.

“Rekomendasi itu telah dibacakan Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel di depan peserta APPSI,”pungkasnya.(Alex)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s